MIMIKA — Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Mimika mempertegas
larangan penggunaan celengan berjalan untuk menggalang dana pembangunan masjid,
terutama yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Praktik tersebut dinilai
berisiko terhadap keselamatan anak, mengganggu pendidikan, serta berpotensi
menimbulkan persoalan sosial dan hukum. Penegasan ini disampaikan Ketua DMI
Kabupaten Mimika, Ustadz H. Abdul Muthalib Elwahan, kepada awak media di DJ
Resto, Selasa (17/11/2026).
Abdul Muthalib mengatakan, larangan penggunaan celengan berjalan
telah menjadi perhatian dalam pembahasan bersama jajaran pengurus DMI, mulai
dari sekretaris, bendahara, hingga pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di
Kabupaten Mimika.
Ia mengaku telah berulang kali mengingatkan pengurus masjid agar
tidak lagi mempekerjakan siapa pun untuk membawa celengan berkeliling ke
sejumlah tempat demi menghimpun sumbangan pembangunan masjid.
“Kami sudah memberikan
peringatan jauh-jauh hari sebelumnya agar tidak lagi mempekerjakan siapa pun
untuk membawa celengan. Kami berharap masing-masing DKM memahami dan
menindaklanjuti apa yang kami sampaikan,”
Menurutnya, pembangunan masjid tidak cukup hanya berorientasi pada
pendirian bangunan fisik. Setiap DKM perlu mempertimbangkan kemampuan pendanaan
hingga pembangunan selesai, termasuk biaya perawatan dan upaya menjaga
kenyamanan jemaah.
Abdul Muthalib mengingatkan agar pengurus masjid tidak memaksakan
pembangunan apabila kemampuan pendanaan belum mencukupi. Tanggung jawab
terhadap rumah ibadah, katanya, terus berlanjut setelah pembangunan rampung.
“Kalau memang tidak mampu
membangun, tidak usah dipaksakan. Pembangunan masjid bukan hanya mendirikan
tiang, kemudian ditutup dan selesai. Setelah dibangun, harus dirawat dan dijaga
bersama jemaah,”
Selain penggalangan dana secara umum, DMI Mimika secara khusus
menyoroti keterlibatan anak-anak sekolah yang membawa celengan untuk meminta
sumbangan di jalan maupun tempat umum.
Abdul Muthalib mengaku pernah menemukan tiga anak yang membawa
celengan untuk meminta sumbangan. Berdasarkan informasi yang diterimanya,
anak-anak tersebut dilibatkan karena orang tua mereka meminta bantuan
penggalangan dana dengan alasan kebutuhan biaya sekolah.
Ia menegaskan bahwa alasan tersebut tidak dapat menjadi pembenaran
untuk melibatkan anak dalam aktivitas meminta sumbangan yang berisiko
membahayakan keselamatan mereka.
Sebagai pengingat, Abdul Muthalib menceritakan kembali peristiwa
kecelakaan sekitar 10 tahun lalu. Menurut penuturannya, seorang anak berusia
sekitar tujuh hingga delapan tahun yang sedang membawa celengan tertabrak
kendaraan hingga meninggal dunia.
“Kalau terjadi kecelakaan
atau hal-hal yang tidak diinginkan, siapa yang bertanggung jawab? Karena itu,
kami tidak ingin ada lagi anak-anak yang dilibatkan dalam kegiatan seperti ini,”
Sementara itu, seorang perwakilan pengurus DMI yang turut memberikan
penjelasan menilai keterlibatan anak di bawah umur dalam kegiatan penggalangan
dana memerlukan perhatian serius, terutama dari sisi perlindungan anak dan
ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, pembangunan rumah ibadah merupakan bagian dari upaya
meraih amal kebaikan. Namun, niat tersebut harus diwujudkan melalui cara yang
bijaksana, tanpa mengorbankan keselamatan, pendidikan, maupun masa depan
anak-anak.
DMI Mimika mengajak seluruh pengurus DKM untuk bertanggung jawab
dalam mengelola pembangunan masjid, sehingga tujuan membangun rumah ibadah
tidak justru menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, DMI bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kabupaten Mimika berencana menggelar kegiatan bersama dalam waktu dekat untuk
membahas rekomendasi dan keputusan sebagai pedoman penertiban praktik
penggalangan dana menggunakan celengan berjalan.
Melalui rencana tersebut, DMI berharap aturan yang telah dimiliki
dapat semakin dipahami dan dijalankan oleh seluruh DKM di Kabupaten Mimika.
DMI menekankan bahwa pembangunan masjid harus berjalan seiring
dengan tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
Pengurus masjid diharapkan memiliki kesepahaman untuk menghentikan praktik
celengan berjalan yang berpotensi membahayakan masyarakat, khususnya anak-anak
di bawah umur.
Dengan mengedepankan prinsip amanah dan kemaslahatan umat,
penghimpunan dana untuk rumah ibadah diharapkan tetap berlangsung secara
bertanggung jawab tanpa mengabaikan keselamatan dan hak-hak anak.
(Sumber:
antarpapua.com)











