Wamena,
Kabupaten Jayawijaya • Kegiatan Senin, 12 Oktober 2026
WAMENA, MIMIKA MUSLIM — Kepala
Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Jayawijaya, Abdul Sakir,
S.Pd.I., melakukan rangkaian silaturahmi dan koordinasi dengan pemerintah
daerah serta pemangku kepentingan keagamaan di Wamena, Senin (12/10/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan setelah pelantikannya itu bertujuan memperkuat kerja
sama lintas sektor dalam mendukung pelayanan haji yang lebih akurat,
transparan, dan terintegrasi melalui pengelolaan data jemaah.
Kunjungan Abdul Sakir diawali dengan
silaturahmi ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jayawijaya. Ia
kemudian bertemu dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan
melanjutkan audiensi bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kabupaten
Jayawijaya, Drs. Tinggal Wusono, M.AP.
Rangkaian pertemuan tersebut menjadi
langkah awal untuk membangun komunikasi kelembagaan sekaligus menghimpun
dukungan dari pemerintah daerah dan unsur masyarakat dalam peningkatan
pelayanan haji dan umrah.
Dalam audiensi dengan Plt. Sekda,
pembahasan difokuskan pada tindak lanjut koordinasi pemerintah pusat mengenai
digitalisasi layanan jemaah haji berbasis data kependudukan. Upaya ini
diarahkan untuk meningkatkan ketepatan identitas jemaah, melindungi hak mereka,
dan mendukung pengelolaan antrean haji yang lebih adil.
Salah satu agenda yang dibicarakan ialah
integrasi data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan Sistem
Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), termasuk pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) dan data biometrik dalam validasi identitas jemaah.
Pertemuan itu juga membahas penyeragaman
biaya pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji serta bentuk dukungan pemerintah
daerah untuk memperkuat layanan, dengan tetap mengacu pada kewenangan dan
ketentuan yang berlaku.
Abdul Sakir menegaskan bahwa sinergi antara
Kemenhaj dan pemerintah daerah menjadi unsur penting agar arah kebijakan
nasional dapat ditindaklanjuti secara efektif di tingkat daerah.
“Pembenahan pelayanan haji
harus ditopang oleh data yang akurat, koordinasi yang kuat, dan komitmen
bersama. Kami berharap dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku
kepentingan dapat memperkuat validasi data jemaah serta memastikan pelayanan
berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat,”
ujarnya.
Menurut Abdul Sakir, digitalisasi tidak
hanya menyangkut perubahan sistem administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari
pembenahan tata kelola penyelenggaraan haji. Data yang valid dan terintegrasi
diharapkan dapat mengurangi ketidaksesuaian informasi, meningkatkan
akuntabilitas, serta membantu pelayanan menjadi lebih tepat sasaran.
Pada kesempatan tersebut, Abdul Sakir
menyerahkan plakat Kemenhaj Kabupaten Jayawijaya kepada Plt. Sekda, Tinggal
Wusono, sebagai simbol silaturahmi dan komitmen memperkuat kolaborasi
antarlembaga.
Kemenhaj Kabupaten Jayawijaya berharap
koordinasi lintas sektor dapat berlanjut melalui langkah konkret, mulai dari
penguatan pengelolaan data hingga peningkatan mutu pelayanan bagi calon jemaah
haji. Setiap tindak lanjut akan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing instansi
dan aturan resmi yang berlaku.
Melalui sinergi pemerintah daerah, instansi
terkait, dan unsur masyarakat, pelayanan haji di Jayawijaya diharapkan semakin
profesional, akuntabel, serta memberikan kemudahan dan kepastian bagi calon
jemaah dalam mempersiapkan ibadah ke Tanah Suci. Semoga ikhtiar bersama ini
membawa kemaslahatan dan keberkahan bagi seluruh jemaah.
(Sumber: papua.haji.go.id)
